CYBERLAW

handcuffed keyboard computer

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia maya (cyber space) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyberlaw akan memainkan perannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya.

Di Indonesia undang-undang yang mengatur mengenai cybercrime (cyberlaw) dicantumkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi eslektronik dimana undang-undang ini dibutuhkan untuk dapat mengatur dengan secara jelas dan lebih rinci sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Dasar Hukum dibentuknya undang-undang ini yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai sistematika Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang ini terdiri dari 13 bab dan 54 pasal, yang terdiri dari :

  • Bab I (pasal 1–2)

Tentang istilah-istilah penting yang terdapat dalam undang-undang ini dan mengenai daya laku undang-undang ini.

  • Bab II (pasal 3–4)

Tentang asas dan tujuan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

  • Bab III (pasal 5–12)

Tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang merupakan alat bukti hukum yang sah, tentang Tanda Tangan Elektronik.

  • Bab IV (pasal 13–16)

Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

  • Bab V (pasal 17-22)

Tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik ataupun
Privat, tentang Penyelenggara Agen Elektronik.

  • Bab VI (pasal 23–26)

Tentang Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama, tentang Hak Kekayaan Intelektual.

  • Bab VII (pasal 27–37)

Tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

  • Bab VIII (pasal 38–39)

Tentang penyelesaian sengketa dalam Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

  • Bab IX (pasal 40–41)

Tentang peran pemerintah dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, tentang peran masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

  • Bab X (pasal 42–44)

Tentang penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ini, tentang Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

  • Bab XI (pasal 45-52)

Tentang ketentuan pidana.

  • Bab XII (pasal 53)

Tentang ketentuan peralihan.

  • Bab XIII (pasal 54)

Tentang ketentuan penutup.

Berdasarkan undang-undang tersebut hal-hal penting di dalamnya mengenai prinsip-prinsip hukumnya antara lain yaitu:

  1. transaksi elektronika
  2. nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama, tentang Hak Kekayaan Intelektual
  3. perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
  4. peran pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
  5. ketentuan pidana bagi pihak pelanggar dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Selangkapnya UU ITE No.11 Tahun 2008 di http://mbingungi.tk/